04/04/26 23:35
Tantangan finansial menjadi isu krusial yang membayangi persiapan berbagai negara menjelang turnamen sepak bola terbesar di jagat raya. Bolaliveskor memantau bahwa kebijakan fiskal di Amerika Serikat berpotensi menguras anggaran federasi, menciptakan ketimpangan ekonomi bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan.

Dilema Pajak Amerika Serikat Jelang Turnamen Besar
Hanya tersisa 69 hari sebelum perhelatan akurat dimulai, namun fokus perhatian kini beralih dari taktik lapangan ke perhitungan neraca keuangan. Berdasarkan laporan dari Sportbible, FIFA gagal mencapai kesepakatan pembebasan pajak dengan pemerintah Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah. Absennya dispensasi ini memicu lonjakan biaya operasional bagi negara-negara peserta secara signifikan.
Kondisi ini sangat kontras dengan penyelenggaraan sebelumnya di Qatar, di mana otoritas setempat memberikan pembebasan beban fiskal sepenuhnya. Ketidakpastian ini menuntut manajemen tim untuk lebih jeli dalam mengalokasikan anggaran mereka agar tetap kompetitif di tengah tekanan ekonomi yang tidak terduga.
Dari total 48 tim yang akan berlaga, fakta menunjukkan bahwa hanya 18 negara yang telah meratifikasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTA) dengan Amerika Serikat. Fasilitas hukum ini memungkinkan federasi tersebut mendapatkan pengecualian pajak federal, sebuah keuntungan besar yang tidak dimiliki oleh mayoritas peserta lainnya.
Ketidakseimbangan ini diprediksi akan menciptakan jurang pemisah antara negara-negara mapan dengan tim dari wilayah berkembang. Strategi 30 tim akan berpartisipasi dalam Piala Dunia melalui jalur kualifikasi yang melelahkan terancam sia-sia jika bonus dan pendapatan mereka justru habis untuk menutupi kewajiban administratif di negara penyelenggara.

Perbedaan Beban Pajak Antara Pemain dan Pelatih
Sistem perpajakan di Amerika Serikat menerapkan standar yang berbeda bagi tenaga kerja profesional asing. Para pemain yang merumput di sana diwajibkan menyetorkan pajak penghasilan atas durasi mereka berkompetisi. Fenomena ini berbanding terbalik dengan posisi pelatih kepala, yang umumnya mendapatkan pengecualian dan hanya perlu melapor pada otoritas pajak di negara asal federasi masing-masing.
Hal ini tentu menambah beban kolektif bagi skuad, terutama bagi negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbatas. Diperlukan manajemen keuangan yang sangat ketat agar pemotongan penghasilan ini tidak menurunkan moral para pemain yang tengah berjuang membawa nama baik bangsa di panggung internasional.
Selain masalah kebijakan domestik, besaran dana bantuan dari FIFA juga memicu polemik di kalangan manajemen tim. FIFA menetapkan anggaran sebesar 600 USD per orang, angka yang justru menyusut 250 USD dibandingkan saat World Cup 2022 di Qatar. Penurunan nominal ini terasa sangat menyesakkan mengingat biaya hidup di kota-kota besar Amerika Serikat jauh lebih tinggi.
Situasi ini memaksa banyak federasi untuk mencari sponsor tambahan atau menggunakan dana cadangan internal demi menutupi selisih biaya akomodasi dan logistik yang membengkak. Tanpa dukungan finansial yang kuat, kenyamanan pemain selama fase grup hingga sistem gugur bisa terganggu.
Oriani Morrison, seorang spesialis di bidang perpajakan, memberikan gambaran yang cukup suram mengenai situasi ini. Negara-negara maju dengan sistem birokrasi mapan seperti Inggris atau Spanyol mungkin tidak akan terlalu terdampak karena adanya perjanjian bilateral. Namun, bagi negara dengan skala ekonomi kecil seperti Curaçao atau Haiti, tagihan pajak ini bisa menjadi mimpi buruk.
Kekhawatiran utama adalah dana hadiah yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur sepak bola di dalam negeri justru akan tertahan di kas pemerintah Amerika Serikat. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa faktor eksternal di luar lapangan memiliki peran besar dalam menentukan keberlanjutan sebuah proyek tim nasional.
Nama-nama besar seperti Carlo Ancelotti, yang memimpin tim nasional Brasil, dikabarkan tidak luput dari aturan ketat ini. Ancelotti diperkirakan harus memenuhi kewajiban pajak di dua negara sekaligus, yakni Brasil dan Amerika Serikat. Untuk penghasilan tinggi, tarif pajak federal di AS bahkan bisa menyentuh angka 37.
Konsekuensinya, Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) kemungkinan besar harus turun tangan untuk menanggung selisih biaya tersebut agar sang pelatih tetap fokus pada target juara. Ini menjadi bukti nyata bahwa status bintang sekalipun tidak memberikan imunitas terhadap regulasi fiskal yang sedang berlaku.

Perbandingan Kebijakan: Kanada dan Meksiko
Beruntung bagi tim yang mendapatkan jadwal pertandingan di wilayah Kanada atau Meksiko. Kedua negara tuan rumah pendamping ini telah secara resmi menetapkan kebijakan bebas pajak bagi seluruh federasi yang berpartisipasi. Hal ini memberikan sedikit ruang bernapas bagi manajemen tim untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Perbedaan kebijakan antar tuan rumah ini menambah kompleksitas logistik bagi tim yang harus berpindah kota dalam waktu singkat. Koordinasi antar departemen keuangan dan operasional menjadi kunci utama agar tidak terjadi kesalahan pelaporan yang berujung pada denda tambahan di kemudian hari.
Secara keseluruhan, tantangan administratif ini menjadi ujian nyata bagi kesiapan mental para peserta. Dengan skema kompetisi yang semakin luas, koordinasi antara FIFA dan negara penyelenggara harusnya lebih sinkron demi menjaga integritas ekonomi sepak bola global. Fakta bahwa 30 tim akan berpartisipasi dalam Piala Dunia melalui proses seleksi yang ketat menunjukkan betapa berharganya setiap sen yang didapatkan untuk memajukan olahraga ini di negara masing-masing. Tekanan finansial di Piala Dunia 2026 bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penentu masa depan regenerasi atlet di banyak negara berkembang.
Jangan lewatkan momen bersejarah apa pun, tonton siaran langsung World Cup 2026 dan baca berita eksklusif di bolaliveskor.